Hal itu disebut lantaran KPK menerima informasi adanya pemotongan insentif nakes sebesar 50 sampai 70 persen.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang belum membayarkan insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes).

Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia.